Acara Pelatihan Pemantauan Pemenuhan Hak-Hak Difabel ini dilaksanakan pada tanggal 27-29 Mei 2024 yang berlokasi di Hotel Fairfield by Marriot Surabaya, diikuti oleh 16 Mitra Organisasi Difabel Program GOOD dan anggota FORMASI Disabilitas, kegiatan ini dibuka oleh Muh Syamsudin selaku perwakilan SIGAB Indonesia yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi yang ikut serta pada kegiatan pelatihan kali ini. Acara ini merupakan acara kolaborasi yang baik antara SIGAB dan YAKKUM, dan diharapkan untuk ke depannya akan pemantauan hak difabel akan menjadi lebih baik lagi. lalu dilanjutkan oleh Marisa Kristianah selaku Country Director CBM Global yang dalam sambutanya menyampaikan acara ini diadakan salah satunya agar bisa memperbanyak aktivis untuk teman-teman difabilitas, dan bagaimana sebuah organisasi kemudian berjalan, ber kegiatan, dapat dipercaya, memiliki solidaritas, semangat kolektif agar bisa mendampingi atau membantu teman-teman difabilitas, dan kemajuan Indonesia.
Acara pelatihan ini di bersamai oleh Berti Soli Dima dan Nur Syarif Ramadhan selaku Fasilitator yang mendampingi kegiatan selama 3 hari, kegiatan berlangsung dengan santai, komunikatif dan mengedepankan kebebasan berpendapat serta sharing pengalaman dari setiap organisasi yang diharapkan dapat membuka wawasan lebih luas terkait keadaan di setiap daerah mengenai pemenuhan hak hak difabel.
Selain kebebasan berpendapat, kegiatan pelatihan ini juga melakukan diskusi kelompok agar terbangun komunikasi yang baik serta relasi baru bagi organisasi difabel, setelah sesi diskusi kegiatan ditutup dengan presentasi kelompok yang nantinya akan ditanggapi oleh Fasilitator ataupun peserta lainya.
Pada hari pertama, sesi pertama materi dibawakan oleh Berti yang berjudul “Pendekatan-pendekatan dalam Memahami Isu Disabilitas Secara Umum dan Khusus sebagai Warga Negara“. Yang berlangsung selama 90 menit membahas tentang bagaimana kegiatan advokasi / monitoring perlu dilakukan di daerah bahkan sampai lingkup desa, dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan medis, pendekatan sosial dan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada sesi kedua materi dibawakan oleh Syarif yang berjudul “Makna dan Arah Pengaturan Disabilitas dalam Ragam Regulasi ( UU Rativikasi CRPD, UU PD, PP Disabilitas, dan Rencana Pembangunan: SDGs dan RIPD)” membahas tentang arah kebijakan yang berlaku di Indonesia terkait disabilitas baik secara lokal, nasional, dan internasional.
Di hari kedua, dibuka dengan dengan review hari pertama untuk penyegaran dan saling sharing ilmu yang didapat oleh peserta, lalu dilanjutkan dengan sesi pertama dari Berti mengenai “Mengenal Situasi Disabilitas di Indonesia” yang membahas tentang mengapa kita perlu melakukan pemantauan setelah di hari pertama peserta mempelajari indikator pemantauan sambil melihat kembali CATAHU untuk merefleksikan pemenuhan hak disabilitas akhir-akhir ini. Setelah sesi pembuka dari Berti kegiatan dilanjutkan oleh Joni Yulianto dengan materi “Tata Kelola Pemerintah Dalam Implementasi Pemenuhan Hak Difabel di Berbagai Sektor” melalui daring membahas tentang hak yang tidak lepas dari kesetaraan tanpa diskriminasi, pemantauan difabel ini bukan semata mata isu spesifik difabel, namun kembali ke kerangka negara yang melindungi dan memberikan formasi tersebut. Lalu di sesi kedua materi dilanjutkan oleh Syarif mengenai “Indikator – indikator Pemenuhan Hak-hak disabilitas (DRIs): Struktur, Proses dan Hasil” membahas tentang kewajiban negara yang tertera pada undang-undang no 8 tahun 2016 dan undang undang no 32 tahun 2016 yang nantinya akan dibahas secara kelompok. Setelah sesi kedua selesai materi dilanjutkan oleh Valentina S. Wijiyati yang berjudul “Kebijakan Anggaran Publik dalam Upaya Pemenuhan Hak Disabilitas”, yang membahas tentang kebijakan anggaran publik dalam upaya pemenuhan hak difabilitas baik dari apa itu anggaran sampai dengan bisa membaca anggaran sehingga nantinya teman-teman organisasi difabel mampu mandiri melakukan penganggaran dimulai dengan proses perencanaan, penyusunan, pengesahan dan pertanggungjawaban.
Di hari ketiga, kegiatan dilaksanakan lebih santai dengan melakukan review 2 hari sebelumnya dan melakukan permainan peran dimana setiap kelompok mendapatkan tugas wawancara pejabat-pejabat wilayah yang sudah ditentukan oleh Syarif. Kegiatan ini bertujuan untuk merasakan pengalaman bagaimana nantinya proses pemantauan, kondisi yang beraneka macam harus siap di hadapi seperti pejabat yang tidak paham terkait disabilitas atau pejabat yang merasa dirinya paham namun tidak pernah melibatkan teman-teman difabel dalam pembentukan kebijakan daerah.
Setelah 3 hari kegiatan pelatihan ini dilaksanakan, peserta diharapkan merasakan dampak dari kebersamaan yang memberikan semangat lebih besar untuk mencapai tujuan, memperkaya referensi dan ketika mengalami tantangan bisa diatasi dengan baik. Memahami bagaimana pengelolaan anggaran dan juga isu isu yang diperkuat dalam proses pemantauan harus terus dipelajari untuk mempermudah proses pemenuhan hak – hak difabel.
Penulis : Phasha
