Jakarta, 22 Desember 2024 – Sasana Inklusi Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, melalui Program SOLIDER yang didukung oleh Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), menggelar Lokakarya Strategi Pengawalan Inklusi Difabel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kegiatan ini berlangsung di Alof Hotel, Jakarta, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretariat INKLUSI, SIGAB Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakkum, serta sejumlah mitra dari SIGAB Indonesia. Mulai dari GARAMIN NTT, PPDiS, SIGAB Kaltim, SIGAB DIY, FKDC, PMMI dan sub mitra dari PR Yakkum.
Tujuan utama dari lokakarya ini adalah untuk berkontribusi dalam penyusunan RPJMD yang mengintegrasikan perspektif inklusi difabel, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang lebih ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, M. Joni Yulianto, Direktur SIGAB Indonesia, menekankan pentingnya mengawal proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar dapat mengakomodasi kebutuhan difabel.
“Penting bagi kita untuk mendorong inklusi difabel dalam dokumen perencanaan pembangunan. Momentum menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah waktu yang tepat untuk mengawal proses ini,” ujar Joni.
Pada lokakarya ini, Yusuf Murtiono, fasilitator kegiatan tersebut memberikan pemahaman terkait kedudukan RPJMD serta alur penyusunannya. Ia menyampaikan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pengawalan RPJMN. Pertama, perlunya membaca dan mencermati rancangan awal RPJMD; kedua, pentingnya memperhatikan detail setiap dokumen yang ada; dan ketiga, memastikan pengawasan yang efektif dalam proses penyusunan RPJMD.
Materi selanjutnya membahas alur dan proses penyusunan RPJMD, serta cara memahami dan menyusun materi muatan RPJMD. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh kebijakan pembangunan terhadap difabel dapat dimasukkan dalam perencanaan daerah.
Beberapa peserta memberikan tanggapan positif terhadap materi yang disampaikan. Shinta, perwakilan Sekretariat INKLUSI, menyampaikan apresiasi atas sesi yang dipimpin oleh Yusuf. Ia menyatakan bahwa lokakarya ini memberikan pemahaman praktis dalam menganalisis dokumen perencanaan.
“Ini penting agar teman-teman tergerak untuk memulai langkah pertama setelah pelatihan ini. Kita juga perlu memperhatikan RPJMD untuk mengidentifikasi poin-poin yang bisa kita advokasikan dalam policy brief,” tegas Shinta.
Di akhir sesi, Yusuf Murtiono menegaskan pentingnya usaha keras dan strategi dalam pengawalan kebijakan ini. Lokakarya ini diharapkan dapat memperkuat peran serta masyarakat, terutama difabel, dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
“Advokasi akan lebih mudah jika kita memahami momen-momen strategis dalam penyusunan kebijakan. Kita juga perlu membangun ‘champion’ di setiap daerah, seperti di NTT, NTB, dan Jawa, agar advokasi yang telah dilakukan tidak sia-sia,” pungkas Yusuf.[]
