Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia melalui Program SOLIDER yang didukung oleh Kemitraan Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia melalui Lembaga INKLUSI, Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif pada 21 Januari 2025 melakukan Audiensi dengan PJ Bupati Kabupaten Kulon Progo yang bertempat di Ruang Rapat Manoreh.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kulon Progo, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Komunikasi dan Informatika, SIGAB Indonesia, dan Kelompok Difabel Kalurahan (KDK).
Diawal sambutan M. Joni Yulianto, Direktur SIGAB Indonesia menyampaikan terkait profil SIGAB Indonesia dan Program SOLIDER (Strengthening Social Inclusion for Diffability Equity and Rights-Memperkuat Inklusi Sosial untuk Kesetaraan dan Hak-hak Difabel).
Dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Slamet Riyadi, PO Kulon Progo tentang capaian kegiatan Program SOLIDER di 6 kalurahan (Kalurahan Jatisarono, Wijimulyo, Srikayangan, Kembang, Kaliagung, dan Sukoreno) yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan 9 Indikator Desa Inklusi.
Tidak hanya menyampaikan terkait dengan capaian kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi juga pada akhir paparan memberikan rekomendasi untuk masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terutama yang terkait dengan Program SOLIDER.
Berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan:
- Perlu adanya perluasan kalurahan inklusif di Kabupaten Kulon Progo;
- Layanan home care dari Puskesmas Sentolo sebaiknya bisa diperluas ke wilayah lain;
- Perlu adanya asesmen ketenagakerjaan, serta pendampingan tenaga kerja difabel yang dilakukan oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan;
- Perlu adanya data yang bisa dihubungkan dengan data yang dikelola oleh Dinsos;
- Perlu adanya sosialisasi, dan edukasi tentang paradigma positif bagi difabel, serta informasi yang tersaji menjadi inklusif;
- Dinas PMK Dalduk KB perlu memberikan pembelajaran kepada perangkat kalurahan terkait dengan desa inklusi, adanya update data difabel kalurahan, meningkatkan partisipasi kelompok difabel, dan perlu adanya penganggaran yang lebih inklusif;
- Adanya data difabel di data kependudukan;
- Perlu adanya pendampingan UKM untuk menumbuhkan lebih banyak UKM yang dikelola oleh difabel, serta perlu adanya penguatan bagi difabel untuk menjadi pelaku usaha;
- Perlu adanya peningkatan aksesibilitas untuk pembangunan fasilitas umum;
- Perlu adanya Musrenbang tematik bagi difabel, untuk memberikan ruang bagi difabel dalam menyuarakan kebutuhan difabel.
- Ada evaluasi secara berkala terhadap Perda yang sudah ada melalui Forum Inklusi di Kulon Progo;
- Perlu perencanaan yang lebih kuat untuk kedepannya, hal ini bisa melihat dari capaian dan tantangan yang sudah ada di wilayah dampingan SIGAB Indonesia.
Setelah rekomendasi disampaikan, kemudian perwakilan dari KDK berbagi cerita praktik baik yang sudah dilakukan. Winarno sebagai wakil KDK Kaliagung menyampaikan praktik baik yang telah dilakukan seperti difabel yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang, adanya anggaran dari kalurahan untuk pertemuan rutin KDK, pelatihan untuk difabel, adanya aksesibilitas berupa ram, dan toilet difabel di kantor Kalurahan Kaliagung.
Tidak hanya itu, Winarno juga menyampaikan adanya kolaborasi yang sudah dilakukan baik dengan Karang Taruna, Pemerintah Kalurahan, dan Forum Difabel Kulon Progo. KDK Santika Kaliagung juga memiliki produk unggulan yaitu keripik benguk “Mucuna Chips” yang bekerjasama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), serta mendapatkan Dana Keistimewaan (Danais) melalui Puskesmas Sentolo 1.
Winarno juga menyampaikan bahwa “Apabila kedepannya akan membentuk KDK di kalurahan-kalurahan inklusif yang ada di wilayah Kulon Progo, maka diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melibatkan difabel” kata Nano sapaan akrabnya.
Ketua KDK Jatisarono, Kurnia juga membagikan kisahnya yang lebih merasa percaya diri sebagai difabel setelah bergabung dan terlibat dengan KDK. Kurnia juga menyampaikan bahwa perlu jangka waktu yang lama untuk merubah pandangan negatif terhadap difabel dan dengan adanya SIGAB melalui Program SOLIDER perlahan mulai memiliki pemahaman terkait dengan perspektif difabel dan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial).
“Program SOLIDER ini diharapkan tidak hanya berlangsung singkat, tetapi bisa juga sebagai program jangka panjang, sehingga dibutuhkan dukungan untuk lebih berkelanjutan” tutur Kurnia.
Dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh SIGAB Indonesia dan perwakilan dari KDK, kemudian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang hadir memberikan tanggapan terkait rekomendasi yang sudah disampaikan oleh M. Joni Yulianto sebelumnya.
Berikut adalah beberapa tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait dengan rekomendasi:
- Dinas Kesehatan: Puskesmas Sentolo 1 bersama dengan Pemkal, KDK Kalurahan Kaliagung sudah ada kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) di setiap bulannya. Puskesmas Sentolo 1 juga mendapatkan Danais yang digunakan untuk layanan kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Home care belum sepenuhnya dapat direalisasikan dikarenakan adanya keterbatasan tenaga kesehatan yang datang ke setiap rumah, untuk itu layanan kesehatan dilaksanakan pada satu lokasi;
- Dinas Tenaga Kerja: Sudah ada beberapa tenaga kerja difabel yang sudah ditempatkan di perusahaan, walaupun masih ada yang belum bekerja karena ketidak selarasan kebutuhan dari penyedia pekerjaan. Tahun 2025 ini ada 3 kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu adanya pendataan difabel bersamaan dengan pendataan tenaga kerja difabel yang outputnya by name, by address; adanya 2 paket pelatihan bagi difabel dengan kuota per paket sejumlah 10 orang dengan jenis pelatihan yang dibutuhkan difabel maupun perusahaan; adanya mini job fair (pameran kesempatan kerja).
- Dinas Kominfo: Sudah membangun kemitraan dengan media center dan sudah beberapa kali melakukan peliputan yang dimasukan ke dalam website Pemda Kulon Progo. Dinas akan mengajak pers tour lokal dengan mengajak media untuk melakukan peliputan, sehingga edukasi digital bisa dilakukan dengan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi. Kominfo juga mendukung kelompok difabel yang memiliki usaha agar bisa menggunakan aplikasi BelaBeliKu (marketplace Kulon Progo) untuk menjual produk dari para usaha mikro.
Drs. Jazil Ambar Was’a (Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kab. Kulon Progo) memberikan arahan yang diantaranya menyampaikan ucapan terima kasih kepada SIGAB karena telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta berharap adanya perpanjangan MoU dengan SIGAB.
Beralih pada arahan terkait dengan kebutuhan data, Drs. Jazil Ambar Was’a menyampaikan “Kebutuhan data bisa diakses melalui aplikasi SiPedet-Cantik (Sistem Pendataan Desa Cinta Statistik) yang didalamnya sudah terdapat data lengkap dari data masyarakat” jelasnya.
Drs. Jazil Ambar Was’a juga memberikan arahan untuk adanya Surat Edaran kepada Pemerintah kalurahan agar melibatkan difabel dalam kegiatan kalurahan, serta menghimbau untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan, “Pencegahan penanganan tindak kekerasan terhadap anak ini harapannya bisa dilakukan secara bersama-sama tidak hanya untuk Dinsos saja, tapi untuk seluruh Dinas lainnya” tegasnya.
Menanggapi arahan dari Drs. Jazil Ambar Was’a tersebut, Joni pada closing statement menyampaikan bahwa, “Kedepannya izin untuk diskusi lanjutan secara teknis dengan masing-masing Dinas untuk melakukan perluasan
kalurahan inklusif, terutama terkait peta jalan perluasan kalurahan inklusif yang awalnya dari 6 kalurahan bisa menuju ke 87 kalurahan” tutup Joni.
Penulis: Indri K
