Pada 23 Juni 2026 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama perwakilan Kedutaan Besar Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melakukan kunjungan lapangan ke Kota Probolinggo untuk meninjau praktik baik pembangunan yang inklusif, khususnya dalam pemenuhan hak difabel dan penguatan ketenagakerjaan inklusif.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pembelajaran implementasi Program SOLIDER (Strengthening Social Inclusion for Diffability Equity and Rights) yang dilaksanakan SIGAB Indonesia melalui Program INKLUSI. Di Jawa Timur, program tersebut dijalankan bersama Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDIS) sebagai mitra daerah yang mendampingi implementasi program di Kota Probolinggo dan Kabupaten Situbondo.

Dalam pertemuan tersebut, Aminuddin, Walikota Kota Kota Probolinggo memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan untuk memperkuat pembangunan inklusif. Di antaranya adalah pengesahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan perusahaan menyediakan paling sedikit satu persen kesempatan kerja bagi difabel. Pemerintah kota juga menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi difabel serta mengoptimalkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan sebagai penghubung antara pencari kerja difabel dan dunia usaha.

First Secretary Kedutaan Besar Australia, Elena Martin Avila, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Probolinggo, organisasi penyandang disabilitas, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Menurutnya, kemitraan multipihak menjadi fondasi penting untuk memastikan difabel memiliki akses yang setara terhadap layanan publik dan kesempatan kerja.

Sementara itu, Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota Ayun, mengatakan bahwa praktik baik yang berkembang di Kota Probolinggo akan menjadi pembelajaran penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional yang lebih inklusif.

“Praktik baik yang berkembang di Kota Probolinggo akan kami kaji lebih lanjut untuk melihat dampak nyata implementasi Program INKLUSI sebagai bagian dari Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Hasil pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dan direplikasi di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Qurrota Ayun.

Kunjungan lapangan kemudian dilanjutkan ke Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Kota Probolinggo. Rombongan yang disambut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan ULD, mulai dari fasilitasi penempatan kerja, pendampingan pencari kerja difabel, hingga penguatan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja yang setara.

Program Manager SOLIDER SIGAB Indonesia, Rohmanu Solikin, mengatakan bahwa penguatan ULD merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan akses difabel terhadap dunia kerja.

“Sebagai bagian dari upaya memperkuat praktik ketenagakerjaan inklusif, Program SOLIDER bersama Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menyusun Panduan Optimalisasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas dan kualitas layanan ULD sehingga mampu memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi difabel,” kata Rohmanu Solikin.

Melalui kunjungan ini, Bappenas, DFAT, Pemerintah Kota Probolinggo, SIGAB Indonesia, dan PPDIS menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif. Praktik baik yang telah berkembang di Kota Probolinggo diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain untuk memperluas kesempatan kerja dan memastikan terpenuhinya hak-hak difabel secara berkelanjutan.[]