ASEAN University Network Disability Policy Program atau disingkat AUN-DPPnet yang merupakan kelanjutan program dari IDPP menggelar kursus singkat Aksesibilitas dan Universal Design 2018 yang telah berjalan 7-28 Januari 2018. Kursus tahun ini adalah yang kali kedua dengan mengundang 17 dari 6 negara ASEAN diantaranya Malaysia, Indonesia, Filipina, Kamboja, Thailand, Vietnam. Indonesia membawa 4 peserta diantaranya Ismail mewakili SIGAB, Juju dan mbak Rini mewakili SAPDA dan Bagas Danur seorang alumni ITS yang baru menjadi difabel paralysis akibat kecelakaan 2 tahun lalu. Kesemua peserta mayoritas difabel, ada juga bukan difabel dengan menjadi desainer sketsa.
Kursus disupport oleh Nippon Foundation yang memakan waktu selama 3 minggu ini bertujuan untuk melatih difabel untuk menjadi ahli dan nara sumber untuk memastikan bahwa program akses audit pemerintah dapat dicapai dan sukses, yang merupakan faktor penting untuk membuat kota/kabupaten yang bisa diakses. Aspek pelatihan utama adalah menjadi auditor akses. Audit akses bisa menilai seberapa baik lingkungan atau bangunan tertentu memiliki fungsi yang dapat digunakan oleh berbagai difabel dan menyarankan perbaikan akses. Hal ini dilakukan dengan menyelaraskan seperangkat peraturan nasional/daerah yang menentukan tingkat aksesibilitas yang dapat diterima sebagaimana direkomendasikan dalam Incheon Strategy. Contoh di Malaysia sudah ada aturan MS 1184-2014 tentang Aksesibilitas & Universal Design.
Kegiatan tempaan ilmu berlokasi di Institute of Leadership and Development, Universitas Teknologi Mara, Negeri Sembilan ini dipimpin tim kursus Dr. Norafida Ab. Ghafar dan Dr. Mastura Adam dari Universitas Malaya Kualalumpur dengan memberikan materi antara lain Access Policies and Legislation, Development Process, Standards and applications, Advocating for Access, Universal Design dan Access Auditing. Dengan metode ceramah, praktek kerja lapangan, workshop, latihan simulasi dan percontohan.
Banyak narasumber dari berbagai dosen, staf pemerintah, tokoh difabilitas dari Malaysia mempresentasi bagaimana sepak terjangnya pembangunan infrastrukur yang lebih universal desain dengan program kerja dari pemerintah melibatkan semua warga termasuk perjuangan difabel untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini. Kunjungan kerja dengan melakukan survei dengan menggunakan bis dan kereta semacam Commuter Jakarta kedua-duanya bisa diakses oleh kursi roda dengan mudah dan nyaman. Mengunjungi beberapa tempat diantaranya stasiun Kereta, Menara Kembar Petronas, Melaka Heritage, IOI City Mall. Kondisinya benar-benar memenuhi standar universal design meski ada sedikit celah-celah yang terlupakan dalam aksesibilitasnya untuk diperbaiki.
Untuk materi akses audit dibagi 3 kelompok ke bangunan Dewan Tunku Canselor (DTC), Fakultas Lingkungan Bangunan dan Gedung Survey Block dengan melakukan survei, pengukuran akses, interview dan dokumentasi. Setelahnya membuat laporan audit akses yang disesuaikan dengan peraturan yang ada atau referensi lain yang sesuai.
Pelajaran yang didapat selama training
Dengan tidak bermaksud membandingkan kedua negara (Indonesia- Malaysia) melainkan hanya untuk mendapatkan pelajaran dari pengalaman sebelumnya untuk perbaikan kedepan.
- Hal yang paling diingat adalah penyampai dari narasumber tentang jumlah penduduk selalu terupdate, terakhir disampaikan tentang jumlah difabel pada 31 Des 2017. Apa yang menyebabkan jumlah terupdate? Itu karena pendataan secara terintegrasi mulai dari lokal ke pusat. Indonesia sendiri biasanya paling dicacah setiap 10 tahun, terakhir disensus 2010. Menjadi pekerjaan kita untuk membenahi program sensus penduduk kedepan. Sekarang menjelang sensus penduduk tahun 2020 Pemerintah mempertimbangkan sensus menggunakan sistem digital. Semoga sinergi data bisa diterapkan mulai dari tingkat bawah dan mendukung sistem Washington Group yang sudah menjadi kebutuhan bagi kelompok rentan untuk perbaikan sosial kedepan.
- Peraturan tentang Aksesibilitas & Universal Design tertuang dalam MS 1184 yang sudah terbit sejak 2002 dengan perbaikan terakhir (amandemen) ditahun 2014 merupakan terobosan baru dalam dunia aksesibilitas. Dengan peraturan setebal 200-an halaman berisi petunjuk beserta desain gambar-gambar yang memiliki standarisasi minimal lengkap dengan ukuran-ukuran yang lebih detil untuk bisa diterapkan dalam pembangunan sarana dan prasarana yang aksesibel. Sekarang Indonesia baru menerbitkan peraturan tentang aksesibilitas yaitu PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG yang terbit bulan Agustus 2017. Peraturan ini merupakan perbaikan dari peraturan sebelumnya. Peraturan ini beserta lampirannya sudah mendukung panduan-panduan berupa gambar dan ukurannya. Semoga dengan adanya peraturan baru ini dapat mewujudkan lingkungan yang aksesibel dan memperhatikan prinsip universal desain yang sudah tercantum dalam peraturan tersebut. Namun begitu pengawalan pembangunan sangat penting dilibatkan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan karena ketidakpahamannya. Untuk data lengkap peraturannya bisa diunduh disini. PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017
- Pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam melakukan audit akses menjadi lebih baik dan sistematis dari yang pernah dilakukan sebelumnya.
- Memiliki networking baru dengan peserta lain di luar Indonesia akan menambah dan memperkuat wawasan dalam pergerakan disabilitas di tingkat internasional.
