Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia meluncurkan Buku Panduan Mendorong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berperspektif Difabel, pada Selasa 4 Februari 2025 melalui daring. Kegiatan tersebut dihadiri organisasi difabel dari berbagai daerah.
M. Joni Yulianto, Direktur SIGAB Indonesia menjelaskan bahwa panduan ini merupakan hasil dari tindak lanjut dua kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 23 – 24 Desember 2024. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pada hari pertama diselenggarakan pelatihan untuk mengawal pengarusutamaan inklusi difabel dan ketelibatan organisasi difabel dalam penyusunan RPJMD. Sedangkan di hari kedua, diselenggarakan diskusi publik yang membedah substansi inklusi difabel dalam RPJPN dan rancangan teknokratik RPJMN.
Lebih lanjut Joni menerangkan, SIGAB juga menangkap kegelisahan dari berbagai daerah dan praktik baik, serta advokasi yang dilakukan, juga tantangan dalam mendorong program-program yang inklusif difabel di daerah. Namun demikian ada banyak problem dan kendala karena belum memiliki payung ‘perencanaan pembangunan’terutama di tingkat daerah.
Di sisi lain menurut Joni, momentum pergantian kepala daerah baru. Momen ini sangat penting untuk kemudian mengawal rencana RPJMD tersebut lebih kuat dalam kerangka penguatan isu inklusi difabel.
“Acara ini diharapkan memberikan gambaran juga bagi difabel dalam kolaborasi dan kerjasama yang bisa dilakukan. Pengalaman dan praktik baik Garamin NTT juga menjadi referensi baik yang perlu didiskusikan bersama,” imbuhnya.
Irene Wijaya – Head of Partnership and Policy dari Sekretariat INKLUSI, turut merespon dengan diluncurkannya buku panduan tersebut. Menurutnya, dokumen RPJMN sangat penting karena menjadi prasyarat kebijakan dan program yang memastikan hak difabel ada di dalamnya. Dimana kebijakan tersebut bisa menjadi kurang efektif ketika belum ada payung hukum yang mengintegrasikan dengan isu inklusi difabel.
“Penting untuk kita semua untuk memahami itu dalam kebijakan yang teknokratik. Ini sesuai dengan pilar ke 3 dari program inklusi terkait dengan keterlibatan atau partisipasi bermakna kelompok rentan dalam kebijakan” tuturnya.
Angga Yanuar, Penyusun Buku Panduan menjabarkan sering kali kebutuhan dan aspirasi masyarakat ataupun organisasi difabel tidak cukup diakomodasi secara memadai. Terutama pada proses pelibatan mereka dalam penyusunan. Dari sana, buku ini menyoroti bagaimana peran-peran strategis organisasi difabel sebagai penghubung antara komunitas difabel dengan pemangku kepentingan.
“Itu jadi bagian dari salah satu yang ada di dalam buku panduan ini. Masih ada bab-bab lain, tahap dan langkah bagaimana proses-proses yang bisa dilakukan,” pungkasnya.
Dwi Rahayuningsih selaku Perencana Ahli Muda Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPENAS RI menyampaikan, pada saat ini RPJMN nya sudah tidak teknokratik. Tetapi sudah disinkronkan dengan apa yang menjadi visi-misi presiden terpilih. Dari sana saat ini melalui Bappenas sudah terbentuk RPJMN yang sudah melalui proses penetapan dan sudah disampaikan ke sekretariat negara dan masih menunggu pengesahan.
Lebih lanjut Dwi menjelaskan dari 8 poin pada Asta Cita yang berkait dengan isu difabel ada pada poin ke 4 dan ke 6. Pada poin ke 4, melalui program pembangunannya yakni, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak disabilitas dan lanjut usia. Pada poin 6, terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat difabel.
Menurut Dwi, yang sering disalah pahami ketika partisipasi dalam proses perencanaan dan kebijakan yang sudah ditetapkan dianggap selesai. Padahal menurutnya, masyarakat difabel masih memiliki ruang dan waktu untuk memastikan aspirasinya, seperti dampak yang dirasakan dan lainnya.
“Kami juga akan ada penyelarasan RPJMN dan RPJMD yang akan disusun oleh masing-masing daerah. Dan buku ini menjadi panduan yang baik untuk mendorong partisipasi difabel dalam penyusunan RPJMD” imbuhnya.[]
Kegiatan ini didukung oleh Program INKLUSI (Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif).[]
