Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima Audiensi dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia bersama Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 30 Oktober 2025, di Kantor Gubernur Nusa TenggaraTimur (NTT). Pertemuan ini dihadiri pula oleh sejumlah perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam audiensi tersebut, Direktur SIGAB, Joni Yulianto, menyampaikan ucapan selamat dari SIGAB Indonesia kepada Pemerintah Provinsi NTT atas penghargaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) dari BAPPENAS RI yang diterima dalam Acara Temu Inklusi ke-6. Penghargaan tersebut dinilai sebagai bukti nyata komitmen NTT dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi difabel.
Selain itu, pertemuan juga membahas rencana pelaksanaan program SOLIDER (Strengthening Social Inclusion for Difability Equity and Rights – Memperkuat Inklusi Sosial untuk Kesetaraan dan Hak-hak Difabel) yang didukung oleh INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) pada kegiatan Fase II, yang akan melanjutkan upaya penguatan aksesibilitas dan partisipasi difabel di berbagai sektor pembangunan daerah. Pada audiensi ini, Berti Soli Dima Malingara dari GARAMIN NTT meminta izin untuk adanya penyelenggaraan kegiatan Temu Inklusi ke-7 dilakukan di Kupang, NTT.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan dukungan penuh terhadap kelanjutan Program SOLIDER-INKLUSI di NTT. Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi NTT untuk menjadi tuan rumah Temu Inklusi Tahun 2027 di Kupang.
“Pemerintah Provinsi NTT siap melanjutkan kerja sama dalam Program SOLIDER-INKLUSI dan menjadi tuan rumah Temu Inklusi 2027. Kami akan segera berkoordinasi dengan Bapperida Provinsi NTT untuk menindaklanjuti rencana ini,” ujar Gubernur NTT tersebut.
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan NTT yang lebih inklusif, ramah difabel, dan berkeadilan sosial.
Penulis: Kuni Fatonah
