Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Maknanya Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar dengan demikian segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum.

Negara Indonesia juga mengakui terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kedaulatan bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Pengesahan UU Nomo 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Lahirnya kebijakan kebijakan tersebut menjadi momentum untuk merealisasikan kesetaraan penyandang disabilitas dan keadilan hukum.

Perwujudan akses peradilan yang fair dan jaminan kesetaraan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Hal tersebut dimulai dari proses sidik lidik di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, persidangan di Pengadilan, sampai pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Peradilan yang fair bagi komunitas penyandang disabilitas sangatlah penting untuk di implementasikan di seluruh Indonesia mengingat kerentanan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas banyak yangmenjadi korban kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara struktural. Perempuan dengan disabilitas tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan berbasis gender utamanya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga bahkan kekerasan pada masa berpacaran.

Selain rentan menjadi korban, penyandang disabilitas juga berpotensi menjadi pelaku pelanggaran hukum. Penyandang disabilitas juga bisa menjadi para pihak dalam sengketa perdata dan perkara hukum lainnya. Berdasarkan catatan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel(SIGAB) Indonesia, setiap tahunnya rata-rata mendampingi sekitar 20 hingga 30 kasus penyandang disabilitas berhadapan hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan upaya-upaya perlindungan dan penanganan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah dengan adanya sejumlah kebijakan  untuk memberikan jaminan dan kesetaraan hukum bagi penyandang disabilitas, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak dan perlindungan hukum untuk seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Jaminan tersebut tertuang dalam: (a) Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah, dengan tidak terkecuali.” (b) Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. (c) Pasal 28H ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak untuk menerima fasilitasi dan perlakuan khusus untuk memiliki kesempatan yang sama dan manfaat dalam rangka  mencapai kesetaraan dan keadilan.” (d) Pasal 28I ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). (1) Pasal 12 tentang Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum. (2) Pasal 13 tentang Akses terhadap Keadilan.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas  pada Bab Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasal 28 s.d Pasal 39.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (SE Dirjen Badilag) Nomor 23L.a/DiA/HM.00/ll/2012 tentang Perhatian Kepada Penyandang Disabilitas.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) harus didesain untuk penyandang disabilitas.
7. Pemenuhan aksesibilitas infrastruktur dan sarpras di lembaga peradilan baik di pengadilan agama dan pengadilan negri, polres serta kejari.
8. Pedoman Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia serta DRF/DRAF  akan menyelenggarakan Seminar Nasional tentang ” Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan”.

Seminar ini merupakan bagian upaya mensosialisasikan peradilan inklusif di Indonesia serta mengkampanyekan akses peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sekaligus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.